MediaSolo menyoroti pemilu bersejarah yang berlangsung di wilayah mayoritas Muslim Bangsamoro, Filipina selatan, pada Senin, 14 September 2026. Hampir 2,4 juta warga terdaftar menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan anggota parlemen regional pertama sejak Bangsamoro resmi memperoleh otonomi seluas-luasnya. Lebih dari sekadar perebutan kursi politik, pesta demokrasi ini menjadi ujian krusial apakah kesepakatan damai yang mengakhiri konflik separatis berdarah selama puluhan tahun mampu bertransformasi menjadi pemerintahan demokratis yang stabil dan berkelanjutan.
Dari Gerakan Bersenjata ke Parlemen
Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau BARMM lahir dari perjanjian damai 2014 antara pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Kelompok tersebut sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan bagi masyarakat Muslim di Filipina selatan. Melalui kesepakatan itu, MILF menerima otonomi yang lebih luas dan berkomitmen meninggalkan perjuangan bersenjata.
Pemerintah kemudian mengesahkan undang-undang organik Bangsamoro pada 2018. Referendum setahun kemudian membentuk wilayah otonom baru yang menggantikan struktur sebelumnya dengan kewenangan politik dan ekonomi lebih besar. Sejak saat itu, Bangsamoro dipimpin pemerintahan transisi yang banyak diisi mantan pemimpin pemberontak.
Pemilu 2026 mengakhiri fase pemerintahan yang ditunjuk tersebut. Warga kini memilih wakil mereka sendiri untuk mengisi parlemen regional. Perubahan ini penting karena legitimasi politik Bangsamoro untuk pertama kalinya akan berasal langsung dari suara pemilih.
Sebanyak 80 Kursi Diperebutkan
Parlemen Bangsamoro memiliki 80 kursi. Sebanyak 40 kursi dialokasikan kepada partai politik regional, 32 kursi berasal dari daerah pemilihan, sedangkan delapan lainnya mewakili kelompok sektoral. Setelah terbentuk, parlemen akan memilih kepala pemerintahan atau chief minister.
Sistem tersebut berbeda dari sebagian besar wilayah Filipina yang menggunakan model presidensial dalam pemerintahan lokal. BARMM menjadi satu-satunya kawasan di negara itu yang memakai struktur parlementer. Karena itu, pemilu kali ini juga menjadi eksperimen politik besar bagi Filipina.
Menurut laporan Reuters, kawasan Bangsamoro dihuni sekitar 4,5 juta orang. Hampir 2,4 juta di antaranya terdaftar sebagai pemilih. Mereka tersebar di lima provinsi, tiga kota, serta puluhan wilayah administratif lain di Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya.
Kekerasan Masih Membayangi Pemungutan Suara
Hari pemilihan berlangsung dengan pengamanan ketat. Reuters melaporkan sedikitnya tiga orang meninggal dan 15 lainnya terluka dalam rangkaian kekerasan menjelang pemungutan suara. Insiden tersebut mengingatkan bahwa politik lokal di Filipina selatan masih memiliki risiko konflik bersenjata dan persaingan antarklan.
Komisi Pemilihan Filipina atau COMELEC mengambil alih pengawasan Cotabato City setelah terjadi penembakan di sebuah lokasi pemungutan suara. Petugas juga menemukan surat suara yang sudah memiliki tanda pilihan di Basilan. Temuan itu menyebabkan keterlambatan di beberapa lokasi sementara aparat melakukan pemeriksaan.
Meski muncul gangguan, COMELEC menyatakan proses di sebagian besar wilayah berjalan tertib. Lebih dari 20.000 personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan pemilu. Pemerintah sebelumnya juga memperkuat pos pemeriksaan dan menyiapkan pasukan respons cepat di kawasan yang memiliki riwayat kekerasan politik.
Marawi Jadi Salah Satu Wilayah yang Diawasi
Marawi memiliki arti khusus dalam pemilu ini. Kota tersebut pernah menjadi pusat pertempuran selama lima bulan pada 2017 ketika kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan ISIS mengambil alih sejumlah kawasan. Konflik itu menghancurkan sebagian kota dan memaksa ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka.
Menjelang pemilu, COMELEC menyiapkan 36 pusat pemungutan suara dengan 194 kelompok tempat pemungutan di Marawi. Warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta perempuan hamil mendapat fasilitas pemungutan suara lebih awal sebelum jam reguler.
Persiapan tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap akses pemilih. Wilayah Bangsamoro memiliki banyak kawasan terpencil, sehingga distribusi surat suara dan sosialisasi sistem parlementer menjadi tantangan tersendiri.
Pemilu Menjadi Ujian Perjanjian Damai 2014
Arti terbesar pemilu ini terletak pada keberlanjutan perdamaian. MILF pernah memiliki sekitar 40.000 pejuang yang berkomitmen kembali ke kehidupan sipil melalui proses normalisasi. Namun, implementasinya belum sepenuhnya selesai. AP mencatat sekitar 14.000 mantan kombatan masih terkait dengan proses pelucutan senjata yang belum tuntas.
Persoalan tersebut membuat keberhasilan pemerintahan baru sangat penting. Jika parlemen mampu menghadirkan pelayanan publik, peluang ekonomi, dan pemerintahan yang lebih efektif, dukungan terhadap proses politik dapat menguat. Sebaliknya, kegagalan memenuhi harapan masyarakat berisiko memperbesar kembali ketidakpercayaan.
Bangsamoro sendiri menunjukkan sejumlah perkembangan ekonomi positif. Reuters mencatat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut mencapai sekitar 5 persen pada 2025, sementara tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tantangannya tetap besar karena kawasan ini masih termasuk wilayah termiskin di Filipina.
Politik Klan Masih Menjadi Tantangan
Peralihan dari gerakan bersenjata menuju sistem parlementer tidak otomatis menghapus pola politik lama. Bangsamoro memiliki sejarah panjang persaingan keluarga politik, kelompok lokal, serta jaringan kekuasaan tradisional.
Pemilu kali ini mempertemukan mantan tokoh MILF, partai regional baru, serta keluarga politik yang sudah lama memiliki pengaruh. Bahkan kelompok yang berakar dari MILF kini tidak bergerak sebagai satu kekuatan tunggal karena muncul perbedaan dan persaingan politik internal.
Karena itu, keberhasilan demokrasi Bangsamoro tidak hanya bergantung pada terlaksananya pemungutan suara. Parlemen juga perlu membuktikan bahwa sistem baru mampu bergerak melampaui politik berbasis keluarga, suku, dan transaksi.
Hasil Pemilu Akan Menentukan Fase Baru Bangsamoro
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut pemilu pertama ini sebagai tonggak bagi perdamaian, pemerintahan demokratis, dan hak menentukan masa depan sendiri. Masa jabatan pejabat terpilih dijadwalkan mulai 30 Oktober 2026 dan berlangsung hingga Juni 2031.
Hasil resmi masih perlu menunggu proses penghitungan dan verifikasi COMELEC. Karena pemungutan suara masih berlangsung saat artikel ini disusun, tingkat partisipasi serta komposisi final parlemen belum dapat disebut sebagai fakta dan membutuhkan pembaruan resmi.
Bangsamoro kini memasuki tahap yang selama bertahun-tahun hanya menjadi tujuan proses perdamaian: pemerintahan yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilu tidak otomatis menyelesaikan persoalan keamanan, kemiskinan, atau persaingan politik. Namun, keberhasilan membentuk parlemen yang bekerja efektif dapat menjadi bukti bahwa konflik bersenjata memang bisa berubah menjadi persaingan melalui kotak suara.
Bagi Filipina dan kawasan Asia Tenggara, hasil pemilu ini akan menjadi indikator penting. Jika transisi berjalan stabil, Bangsamoro dapat menjadi contoh bagaimana otonomi dan demokrasi digunakan untuk meredakan konflik separatis. Jika masalah keamanan dan politik lama kembali mendominasi, tantangan terhadap proses perdamaian akan tetap besar meski perang terbuka telah jauh berkurang.
No Response