MediaSolo mencatat Indonesia membawa isu perlindungan anak dalam perkembangan kecerdasan artifisial ke forum internasional di sela Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi AI, sehingga perlindungan tidak cukup dilakukan setelah muncul masalah. Keselamatan, privasi, dan hak anak menurut pemerintah perlu menjadi bagian dari desain teknologi sejak awal.
Meutya menyampaikan posisi tersebut dalam forum tingkat tinggi bertajuk Protecting Children’s Rights Facing Artificial Intelligence. Pertemuan mempertemukan pemerintah, badan PBB, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, akademisi, serta pakar perlindungan anak.
Forum juga menjadi tempat peluncuran roadmap global 2026–2027. Dokumen itu memuat prioritas mengenai keamanan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, standar pengujian, akuntabilitas perusahaan, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak.
Anak Tidak Hanya Menjadi Pengguna AI
Perdebatan mengenai AI dan anak sekarang tidak bisa dibatasi pada pertanyaan apakah mereka boleh menggunakan chatbot.
Teknologi AI sudah masuk ke mesin pencari, media sosial, aplikasi belajar, rekomendasi video, permainan, penyunting foto, kamera, dan berbagai layanan komunikasi.
Seorang anak bahkan dapat berinteraksi dengan sistem berbasis AI tanpa memahami bahwa algoritma sedang menentukan konten apa yang muncul di layar.
Kondisi tersebut menciptakan manfaat sekaligus risiko.
AI dapat membantu siswa menjelaskan materi yang sulit, menerjemahkan bahasa, mencari ide, atau mendukung kreativitas. Namun, sistem yang sama dapat menghasilkan informasi salah, memperlihatkan konten yang tidak sesuai usia, atau digunakan pihak lain untuk membuat gambar dan video palsu.
Karena itu, fokus kebijakan mulai bergeser dari sekadar membatasi akses menuju bagaimana produk digital dirancang.
Konsep Safety by Design Makin Penting
Salah satu arah yang muncul dalam roadmap adalah keamanan sejak desain awal.
Prinsipnya sederhana. Produk tidak seharusnya diluncurkan tanpa mempertimbangkan bagaimana anak dapat menggunakannya atau bagaimana fitur tertentu berpotensi disalahgunakan.
Platform dapat merancang pengaturan privasi yang lebih ketat secara default bagi pengguna anak.
Sistem juga dapat membatasi fitur berisiko, meningkatkan pemeriksaan terhadap konten tertentu, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan.
Pendekatan tersebut berbeda dengan model lama yang baru melakukan perbaikan setelah masalah menjadi viral.
Dalam konteks anak, respons terlambat dapat mempunyai konsekuensi yang lebih berat karena materi digital dapat disalin dan tersebar sangat cepat.
Pembahasan mengenai perlindungan anak di era AI menempatkan tanggung jawab tersebut tidak hanya pada orang tua, tetapi juga pemerintah dan perusahaan teknologi.
Deepfake Menambah Jenis Risiko Baru
Kemampuan AI generatif membuat gambar, suara, dan video palsu semakin mudah dibuat.
Teknologinya memiliki banyak penggunaan produktif, tetapi juga dapat digunakan untuk menyalahgunakan identitas seseorang.
Anak menghadapi risiko khusus karena belum tentu mempunyai kemampuan yang cukup untuk memahami bagaimana sebuah gambar dapat dimanipulasi atau bagaimana data pribadi bisa digunakan untuk menciptakan konten baru.
Roadmap 2026–2027 secara khusus memasukkan penanganan deepfake dan materi eksploitasi seksual anak yang dibuat menggunakan AI.
Bagian ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan digital sudah bergerak melampaui konten yang direkam secara langsung.
Konten sintetis tetap dapat menimbulkan kerugian nyata meskipun gambarnya tidak berasal dari peristiwa asli.
Indonesia Sudah Memiliki PP TUNAS
Posisi yang dibawa Indonesia ke forum global juga mempunyai hubungan dengan kebijakan dalam negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP TUNAS mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026.
Komdigi sebelumnya menyebut regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya mengatur perlindungan anak di ruang digital dalam skala nasional.
Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan penyelenggara sistem elektronik memiliki peran yang berbeda.
Dalam penerapannya, regulasi tetap membutuhkan pengawasan karena aturan tertulis tidak otomatis mengubah pengalaman anak ketika menggunakan internet.
Platform harus menerjemahkannya menjadi fitur yang benar-benar bekerja, sedangkan orang tua membutuhkan informasi yang cukup untuk memahami risiko.
Literasi AI Tidak Sama dengan Belajar Membuat Prompt
Kemampuan menggunakan AI sering disederhanakan menjadi kemampuan menulis instruksi kepada chatbot.
Bagi anak, literasi yang dibutuhkan jauh lebih luas.
Mereka perlu memahami bahwa jawaban AI dapat salah meski ditulis dengan bahasa yang sangat meyakinkan.
Siswa juga perlu mengetahui bahwa memasukkan foto, identitas, alamat, nomor telepon, atau dokumen pribadi ke sebuah layanan digital mempunyai konsekuensi terhadap privasi.
Kemampuan memeriksa sumber menjadi semakin penting.
AI dapat digunakan sebagai titik awal untuk memahami suatu topik, tetapi informasi terkait kesehatan, pendidikan, hukum, atau keselamatan tetap perlu dibandingkan dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sekolah mempunyai ruang besar untuk membangun kebiasaan tersebut.
Alih-alih hanya melarang teknologi, pendidikan dapat menjelaskan kapan AI membantu dan kapan pengguna justru harus berhenti serta mencari sumber lain.
Orang Tua Tidak Bisa Mengawasi Setiap Detik
Salah satu alasan tanggung jawab tidak bisa ditempatkan hanya pada keluarga adalah skala penggunaan teknologi.
Anak dapat terhubung melalui ponsel pribadi, komputer sekolah, perangkat teman, televisi pintar, hingga konsol permainan.
Orang tua tentu tetap mempunyai peran penting dalam membangun aturan penggunaan.
Namun, mustahil mengandalkan pengawasan manual setiap saat.
Karena itu, sistem digital yang digunakan anak perlu memiliki mekanisme perlindungan otomatis yang masuk akal.
Pengaturan usia, kontrol privasi, pelaporan, moderasi, serta pembatasan fitur tertentu dapat mengurangi beban keluarga.
Pada saat bersamaan, mekanisme tersebut tidak seharusnya mengumpulkan data anak secara berlebihan hanya demi membuktikan usia.
Perusahaan Teknologi Diminta Ikut Bertanggung Jawab
Pernyataan Indonesia di PBB secara eksplisit menempatkan industri sebagai salah satu pihak yang harus mengambil tanggung jawab.
Perusahaan memiliki informasi paling lengkap mengenai bagaimana produk mereka bekerja.
Mereka mengetahui jenis data yang dikumpulkan, sistem rekomendasi yang digunakan, serta titik di mana pengguna dapat mengalami risiko.
Karena itu, pengujian keamanan sebelum peluncuran menjadi bagian penting.
Fitur baru yang tampak kecil bagi pengguna dewasa dapat mempunyai dampak berbeda ketika digunakan anak.
Standar pengujian yang sedang dibahas secara global bertujuan membuat penilaian risiko lebih sistematis dan tidak hanya bergantung pada keputusan sukarela perusahaan.
Aturan AI Akan Terus Berubah
Teknologi berkembang lebih cepat dibanding banyak proses legislasi.
Model yang populer hari ini dapat digantikan dalam beberapa bulan.
Kemampuan membuat video, suara, maupun agen digital juga terus meningkat.
Kondisi tersebut membuat kebijakan perlindungan anak harus cukup fleksibel mengikuti perubahan tanpa kehilangan prinsip dasar.
Privasi, keselamatan, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan terbaik anak menjadi prinsip yang dapat tetap dipakai meski teknologinya berubah.
Forum PBB tidak langsung menghasilkan satu aturan global yang otomatis berlaku di semua negara.
Setiap yurisdiksi tetap mempunyai hukum dan kondisi sosial berbeda.
Namun, kesepakatan mengenai standar minimum dapat membantu karena platform teknologi beroperasi melintasi batas negara.
Bagi Indonesia, agenda ini menyangkut puluhan juta anak yang sekarang tumbuh bersama AI. Tantangannya bukan menjauhkan mereka sepenuhnya dari teknologi, melainkan memastikan teknologi yang mereka gunakan tidak berkembang lebih cepat daripada sistem perlindungannya.
No Response