Media Solo mencatat depresi belum terjangkau layanan kesehatan pada sebagian besar penderita di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut baru sekitar 12,7 persen dari sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang dengan depresi yang memperoleh pengobatan, sehingga sekitar 9 dari 10 penderita belum mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Temuan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober 2026.
Data ini memperlihatkan bahwa tantangan kesehatan jiwa bukan hanya berkaitan dengan jumlah kasus.
Masalah lain muncul dari keterlambatan deteksi, stigma, penolakan keluarga, serta akses layanan yang belum merata.
Kemenkes kemudian mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa hingga tingkat puskesmas agar masyarakat dapat mencari pertolongan lebih dekat dari tempat tinggal.
Depresi Belum Terjangkau Layanan Kesehatan pada Jutaan Orang
Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun sebesar 1,4 persen.
Jika dihitung terhadap populasi, jumlah tersebut setara sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang.
Namun, menurut data Kemenkes, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan.
Kesenjangan tersebut menunjukkan banyak orang kemungkinan menjalani kehidupan sehari-hari dengan gejala yang belum ditangani secara profesional.
Kelompok usia muda menjadi perhatian.
Kemenkes menyebut beban depresi tertinggi berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun.
Usia tersebut merupakan periode ketika seseorang menghadapi perubahan pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan tekanan ekonomi.
Jika tidak tertangani, gangguan kesehatan jiwa dapat memengaruhi aktivitas belajar, produktivitas, hubungan sosial, serta kualitas hidup.
Puskesmas Mulai Memperluas Layanan Jiwa
Pemerintah berusaha memperkecil kesenjangan layanan dengan memperkuat fasilitas kesehatan primer.
Saat ini, sebanyak 6.549 puskesmas atau sekitar 64 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa.
Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas memiliki kemampuan tersebut dalam dua tahun ke depan.
Langkah ini penting karena puskesmas merupakan fasilitas yang paling dekat dengan masyarakat.
Orang tidak selalu perlu langsung datang ke rumah sakit besar untuk mendapatkan penilaian awal.
Tenaga kesehatan di fasilitas primer dapat melakukan skrining, memberi dukungan awal, atau merujuk pasien jika membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sebanyak 932 puskesmas juga telah disiapkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Skrining Sudah Menjangkau Puluhan Juta Orang
Kemenkes menggunakan Program Cek Kesehatan Gratis dan layanan Antenatal Care untuk memperluas skrining kesehatan jiwa.
Sebanyak 71,86 juta penduduk berusia di atas tujuh tahun telah menjalani skrining.
Hasilnya menunjukkan indikasi gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas, yakni 7,1 persen.
Kelompok usia sekolah dan remaja berada pada 2,3 persen.
Angka tersebut tidak berarti seluruh peserta skrining telah mendapatkan diagnosis depresi.
Skrining merupakan tahap awal untuk menemukan kemungkinan gejala yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, temuan tersebut tetap penting karena memungkinkan tenaga kesehatan melakukan intervensi lebih cepat.
Ibu Hamil dan Nifas Perlu Mendapat Perhatian
Kesehatan mental selama kehamilan dan setelah persalinan sering kali kurang mendapat perhatian.
Perubahan hormon, kondisi fisik, tanggung jawab baru, dukungan keluarga, serta tekanan ekonomi dapat memengaruhi kondisi psikologis.
Kemenkes memasukkan pemeriksaan kesehatan jiwa dalam layanan ibu hamil dan ibu nifas.
Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan mengenali gejala sebelum berkembang lebih berat.
Berdasarkan Media Indonesia, gejala depresi paling tinggi dari hasil skrining tersebut ditemukan pada kelompok ibu hamil dan nifas.
Keluarga juga memiliki peran besar.
Dukungan terhadap ibu tidak cukup hanya pada kebutuhan fisik bayi.
Kondisi emosional ibu perlu ikut diperhatikan.
Stigma Masih Menjadi Hambatan
Salah satu persoalan terbesar dalam kesehatan jiwa adalah stigma.
Gangguan mental masih sering dianggap sebagai kelemahan pribadi atau kurangnya rasa syukur.
Pandangan seperti ini dapat membuat seseorang enggan mencari pertolongan.
Keluarga juga terkadang menolak menerima kondisi anggota keluarganya karena khawatir terhadap pandangan lingkungan.
Kemenkes menekankan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan.
Gangguan seperti depresi bukan sekadar perubahan suasana hati sesaat.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi pola tidur, nafsu makan, konsentrasi, energi, dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari.
Neurodivergent Juga Perlu Dukungan
Pembahasan kesehatan jiwa tahun ini juga menyoroti individu neurodivergent.
Kelompok tersebut mencakup individu dengan ADHD dan disleksia.
ADHD memengaruhi kemampuan mempertahankan fokus dan mengatur impuls.
Sementara disleksia memengaruhi cara seseorang memproses bahasa tertulis.
Kondisi tersebut bukan akibat kemalasan atau pola asuh yang buruk.
Individu membutuhkan dukungan yang sesuai agar dapat berkembang berdasarkan potensinya.
Kemenkes menilai keterlambatan deteksi dan penolakan keluarga masih menjadi masalah.
Semakin lama kondisi tidak dikenali, semakin besar risiko anak mengalami kesulitan belajar, perundungan, kecemasan, atau gangguan kesehatan jiwa lain.
Healing119 Jadi Salah Satu Saluran Dukungan
Selain puskesmas, pemerintah menyediakan layanan dukungan krisis melalui Healing119.id.
Hingga perkembangan terbaru, layanan tersebut telah diakses sekitar 284.916 pengguna melalui telepon maupun percakapan daring.
Layanan semacam ini memberi jalur awal bagi seseorang yang membutuhkan bantuan.
Namun, dukungan daring tidak selalu menggantikan pemeriksaan langsung.
Jika kondisi mengganggu aktivitas, berlangsung lama, atau memburuk, konsultasi dengan tenaga profesional tetap diperlukan.
Kesehatan jiwa juga membutuhkan pendekatan yang berbeda pada setiap individu.
Sebagian orang membutuhkan konseling.
Sebagian membutuhkan psikoterapi.
Pada kondisi tertentu, dokter dapat mempertimbangkan pengobatan.
Tantangan Berikutnya Adalah Akses yang Merata
Target seluruh puskesmas menyediakan layanan jiwa merupakan langkah besar.
Namun, fasilitas saja belum cukup.
Jumlah tenaga kesehatan terlatih, ketersediaan obat, sistem rujukan, dan kualitas layanan juga menentukan.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa bantuan tersedia dan merasa aman untuk menggunakannya.
Sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lingkungan sosial juga perlu menciptakan ruang yang tidak menghakimi.
Data bahwa 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan menunjukkan kesenjangan yang masih besar.
Pemerintah telah memperluas fasilitas, tetapi keberhasilan juga bergantung pada keberanian masyarakat untuk mencari bantuan.
Kesehatan jiwa tidak seharusnya baru diperhatikan ketika kondisi sudah berat.
Semakin cepat gejala dikenali, semakin besar peluang seseorang mendapatkan dukungan yang sesuai dan kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik.